pkhkebumen.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan sosial
(bansos) melalui warung elektronik atau e-warung bisa menjadi pola yang
terintegrasi, sekaligus ada ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
“Ini e-warung ke-14 bagi Kemensos dan ke-11 untuk BNI yang
mengintegrasikan berbagai bansos dan memastikan bisa tepat sasaran,
tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat jumlah, ” ujar Mensos di
Jogjakarta, Jumat (26/8/2016).
Badan hukum e-warung, kata Mensos, adalah berbentuk koperasi bagi
seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera
(rastra) .
“Berbentuk koperasi dengan anggota seluruh penerima PKH dan rastra,
yang setiap bulan menerima transfer ke dalam kartu dari program yang
awalnya subsidi menjadi bantuan pangan, ” ucapnya.
Namun, untuk membeli produk pangan sudah ditentukan jenisnya dan
pembelinya, yaitu beras, gula, minyak goreng, tepung, serta ditambah
dengan telur. Sedangkan, untuk pembelinya baru pemegang kartu saja.
“Melalui bantuan pangan yang diterima diharapkan ada kecukupan
konsumsi kalori bagi warga kurang mampu yang tersuport setiap bulan Rp
105 ribu dan tahun depan dinaikan menjadi Rp 110 ribu per bulan, ”
tandasnya.
Untuk PKH non tunai akan mendapatkan kartu yang bisa diisi berbagi
bansos dan subsidi yang akan masuk ke kartu pemegang setiap bulan. Jika
tidak diambil menjadi tabungan dan bisa mendapatkan bunga.
“Bantuan yang masuk ke kartu setiap bulan dan jika diambil akan
menjadi tabungan yang bisa mendapatkan bunga, serta di akhir tahun akan
menerima keuntungan Sisa Hasil Usaha (SHU), ” katanya.
Pengelola e-warung merupakan masyarakat yang terlebih dahulu
diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh salah satu dari empat Bank BUMN
yang tergabung dalam Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) yang menjadi
mitra.
“E-warung menjadi agen yang dikelola masyarakat penerima PKH dari 7
persen kelompok sosial ekonomi terendah. Kini, dinamai warung gotong
royong atau warong. Jadi, ini bukan salah tulis warong, ”tegasnya.
Untuk pelaksanan di lapangan, peran dan sinergitas sangat
menentukan keberhasilan progam, seperti dari Bank BUMN, kades, lurah,
camat, dan Perum Bulog.
“Sinergitas sangat diperlukan untuk keberhasilan program, selain
peran bank dan Bulog, juga disupport kades, lura, camat, pemerintah
kabupaten/kota dan provinsi, ” katanya.
Pada tahap awal, e-warung hanya bisa melayani transaksi bagi
pemegang kartu bansos saja. Ke depan, dimungkinkan bisa ada pengembangan
layanan dan untuk transaksi lainnya.
“Saat ini, baru bagi pemegang kartu saja, tapi bisa ke depannya
sangat dimungkinkan ada pengembangan. Namun, yang pasti tahap awal untuk
mempermudah akses dan pelayanan penerima PKH dan rastra, ” harapnya.
Terkait kualitas produk pangan yang dijual di e-warung, tidak perlu
diragukan. Pasokan dari Perum Bulog dan karena mampu memotong mata
rantai distribusi menjadikan harga relatif lebih murah.
“Dipotong mata rantai distribusi menjadikan efisein dan produk
pangan yang dijual di e-warung relatif lebih murah tapi berkualitas.
Agar tidak ada kecemburuan jadi yang bisa membeli hanya pemegang kartu
saja, ” tandasnya.
Setiap satu e-warung melayani 1000 penerima bansos PKH dan rastra.
Hingga Desember tahun ini ditargetakan tersebar 300 e-warung. Sedangkan,
untuk tahun 2017 bditingkatkan menjadi 3000.
“Di Kulonprogo ada 43 ribu penerima PKH dan rastra, berarti
terdapat 43 e-warung yang akan memberikan pelayanan dan penjangkaun, ”
katanya.
Dalam operasional e-warung, ada peran dari Corporate Social
Responsibility (CSR) BNI. Juga, ada warga yang menerima Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Banyak lini dan sektor terlibat secara terintegrasi dan yang pasti
semata untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan jaminan
produk pangan berkualitas untuk meningkatkan derajat kehidupan
masyarakat lebih baik, ” harapnya.