Percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan mendorong peningkatan realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Sosial. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan anggaran Kementerian Sosial (Kemsos) tertinggi mencapai Rp 27,7 triliun atau 47,03% dari target APBN 2019.
"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bidik misa, dan PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN)," kata Kemkeu dalam laporannya yang dikutip Kontan.co.id, Minggu (26/5).
Tercatat, realisasi anggaran belanja Kemsos mencapai Rp 27,7 triliun atau 47,03% dari target APBN 2019. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2018 yang sebesar Rp 11,6 triliun atau 28,22% dari outlook APBN 2018.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja K/L hingga akhir April 2019 sebesar Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp 165,9 triliun atau hanya 19,6% dari target.
Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja K/L akhir April 2019 tumbuh 21,2% year on year (yoy), relatif stabil dari realisasi belanja K/L akhir April 2018 yang tumbuh 22,7% yoy.
Menurut Kemkeu, realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh 15 K/L dengan anggaran terbesar, utamanya Kemsos yang telah merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.
Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 14 triliun atau 12,65% dari target. Namun, angka ini lebih rendah ketimbang realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp 15 triliun atau 14,31% dari outlook APBN 2018.
Namun, Kementerian PUPR mencatatkan realisasi nilai kontrak tertinggi dibanding K/L lainnya. Nilainya, mencapai Rp 49,41 triliun. Disusul nilai kontrak dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp 22,95 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 14,6 triliun. Adapun total nilai kontrak dari seluruh K/L mencapai 132,15 triliun.
Adapun K/L lain yang mencatat realisasi belanja tertinggi, yaitu Polri sebesar Rp 21,9 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2018 Rp 16,9 triliun. Sementara realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencapai Rp 4,8 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,9 triliun.
"Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan kegiatan melalui lelang dini dan percepatan penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bidik misa, dan PBI (untuk mendukung keberlangsungan program JKN)," kata Kemkeu dalam laporannya yang dikutip Kontan.co.id, Minggu (26/5).
Tercatat, realisasi anggaran belanja Kemsos mencapai Rp 27,7 triliun atau 47,03% dari target APBN 2019. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun 2018 yang sebesar Rp 11,6 triliun atau 28,22% dari outlook APBN 2018.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi belanja K/L hingga akhir April 2019 sebesar Rp 201,1 triliun atau 23,5% dari target. Pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp 165,9 triliun atau hanya 19,6% dari target.
Kemkeu juga mencatat, realisasi belanja K/L akhir April 2019 tumbuh 21,2% year on year (yoy), relatif stabil dari realisasi belanja K/L akhir April 2018 yang tumbuh 22,7% yoy.
Menurut Kemkeu, realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh 15 K/L dengan anggaran terbesar, utamanya Kemsos yang telah merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.
Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp 14 triliun atau 12,65% dari target. Namun, angka ini lebih rendah ketimbang realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp 15 triliun atau 14,31% dari outlook APBN 2018.
Namun, Kementerian PUPR mencatatkan realisasi nilai kontrak tertinggi dibanding K/L lainnya. Nilainya, mencapai Rp 49,41 triliun. Disusul nilai kontrak dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp 22,95 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp 14,6 triliun. Adapun total nilai kontrak dari seluruh K/L mencapai 132,15 triliun.
Adapun K/L lain yang mencatat realisasi belanja tertinggi, yaitu Polri sebesar Rp 21,9 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2018 Rp 16,9 triliun. Sementara realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencapai Rp 4,8 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 5,9 triliun.