 |
| Rapat Evaluasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah. (Foto: Istimewa) |
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada 17 kabupaten terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen termasuk salah satu diantara 17 kabupaten tersebut selain Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo, Demak, Grobogan, Klaten, dan Magelang.
Melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jawa Tengah, Ganjar menginstruksikan 17 kepala daerah tersebut untuk melakukan sinkronisasi data untuk penanganan kemiskinan di Jawa Tengah secepatnya atau dalam waktu satu minggu.
"Tadi ada yang menawar, saya minta waktu dua minggu. Enggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau enggak gitu nanti enggak cepet," ujar Ganjar.
Ganjar menyebut sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan, salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan.
Upaya optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing juga telah dilakukan para bupati sesuai instruksinya.
"Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” tegas Ganjar.
Pada kesempatan itu juga Ganjar membentuk Satgas yang bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng dengan menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng.
"Kami langsung membagi tugas di Kabupaten, kami bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," ujarnya.
Ganjar menyebutkan hingga saat ini baru empat kabupaten yang telah melakukan verval 100 persen secara manual menggunakan excel.
Mereka adalah, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen dan Brebes. Namun, dia menyebut daerah itu juga harus melengkapi komponen di aplikasi SIKS DJ.
"Hasil verval yang sudah masuk agar digunakan sebagai dasar intervensi baik oleh desa, kabupaten, provinsi maupun pusat dan sumber potensi pendanaan lainnya tanpa menunggu selesainya verval 100 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, Ganjar juga meminta bupati agar mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan peran sesuai dengan hasil rapat koordinasi di tujuh lokasi khususnya kecamatan dan desa yang progres vervalnya masih rendah, di bawah 25 persen.
Ganjar berkata penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten kota, misalkanya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
“Maka ini kami minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujar Ganjar.
(mt/jpnn)